laporan dinas perhubungan kota metro

Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

 

  1. A.    GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Kota Metro menjadi salah satu Daerah Otonom baru di Propinsi Lampung yang berwenang menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayahnya. Untuk menunjang penyelenggaraan dan pembangunan tersebut maka dibentuk Dinas Instansi untuk membantu pelaksanaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 tahun 2010 Perubahan atas  Peraturan Daerah  Kota Metro Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro

Hakekat membentuk Dinas dalam Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk memperbesar peranan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan yang penyerahan sebagian urusannya diserahkan kepada Daerah Tk. I dan Daerah Tk. II serta tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Tk. I (Propinsi).

 

  1. B.       FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lalu-lintas, angkutan, teknik sarana dan prasarana, komunikasi dan informatika;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lalu-lintas, angkutan, teknik sarana dan prasarana, komunikasi dan informatika;
  4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
  5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

 

 

 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  1.   Penyusunan bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
  2.   Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
  3.   Penatausahaan keuangan;
  4.   Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
  5.   Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT;
    1.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

3.1         Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pelaporan lingkup dinas;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
  3. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan meliputi : rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (Renja) dan perencanaan dinas lainnya;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan meliputi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup dinas dan laporan dinas lainnya;
  5. Membina penyelenggaraaan fungsi perencanaan dan pelaporan dinas;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

3.2         Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan penatausahaan keuangan dinas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penatausahaan keuangan lingkup dinas;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  3. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
  4. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
  5. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
  6. Menyusun laporan keuangan dinas, meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan tahunan dan berkala, serta laporan keuangan lainnya;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

3.3         Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian  lingkup dinas;

 

 

 

 

  1. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
  2. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas;
  3. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset dinas;
  4. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  5. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
  6. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
  7. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

           

 

                  2.   BIDANG LALU LINTAS

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas, meliputi manajemen dan rekayasa, penyuluhan dan keselamatan serta pengendalian operasional lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang lalu lintas menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang lalu lintas;
  2. Perencanaan dan penyusunan program di bidang lalu lintas jalan;
  3. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas di bidang lalu lintas di jalan;
  4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penindakan kendaraan angkutan orang dan barang di jalan sesuai dengan kewenangannya;
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Laporan penyelenggaraan di bidang lalu lintas jalan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

2.2   Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas, mengumpulkan, menganalisa, merencanakan dan memberikan rekomendasi pengaturan lalu lintas, dengan penjabaran tugas  sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
    1. Mengumpulkan menganalisa data di bidang manajemen dan rekayasa sebagai rumusan kebijakan;
    2. Merencanakan pengaturan lalu lintas di jalan kota termasuk di jalan propinsi dan jalan nasional di wilayah Kota Metro;
    3. Memberikan rekomendasi analisa dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
    4. Menyiapkan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dan papan nama jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya di jalan Kota termasuk jalan propinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah Kota Metro;
    5. Melaksanakan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
    6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

 

 

 

 

2.3    Seksi Penyuluhan dan Keselamatan Lalu Lintas

Seksi Penyuluhan dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas, mengumpulkan, menganalisa, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis penyuluhan dan keselamatan lalu lintas;
  2. Mengumpulkan dan menganalisa data di bidang keselamatan lalu lintas jalan sebagai rumusan kebijakan;
  3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara berlalu lintas kepada masyarakat;
  4. Melaksanakan analisis pengkajian daerah-daerah rawan kecelakaan lalu lintas jalan serta usulan penanggulangannya;
  5. Melaksanakan sistem informasi kecelakaan lalu lintas;
  6. Melaksanakan pelaporan di bidang keselamatan lalu lintas;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

2.4    Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas, mengumpulkan, menganalisa, menyusun rencana operasi dan melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan kendaraan angkutan di terminal maupun di jalan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas;
  2. Mengumpulkan dan menganalisa data di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan sebagai perumusan kebijakan;
  3. Menyusun rencana operasi dan melaksanakan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan serta penindakan kendaraan angkutan orang dan barang secara periodik di terminal;
  4. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan kendaraan angkutan orang dan barang di jalan secara rutin dengan berkoordinasi dan didampingi Kepolisian;
  5. Melakukan pelaporan di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

3.  BIDANG ANGKUTAN

Bidang Angkutan mempunyai tugas, melaksanakan manajemen jaringan angkutan orang dan barang serta memberikan rekomendasi perizinannya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang angkutan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang angkutan;
  2. Penyusunan, pengembangan, penataan dan pengevaluasian jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan kota, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan angkutan taksi dalam wilayah Kota Metro;
  3. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang dalam wilayah Kota Metro;

 

  1. Pembinaan dan pemberian rekomendasi perizinan usaha angkutan kota, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan taksi dan angkutan barang serta penetapan tarif angkutan kota;
  2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

3.1   Seksi Manajemen Angkutan

Seksi Manajemen Angkutan mempunyai tugas, menyiapkan rencana, pengembangan, penataan dan evaluasi angkutan orang maupun angkutan barang, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis manajemen angkutan;
  2. Menyiapkan rencana, pengembangan, penataan dan evaluasi jaringan trayek;
  3. Menyiapkan rencana, pengembangan, penataan dan evaluasi jaringan lintas angkutan barang;
  4. Menyiapkan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk taksi dalam wilayah Kota Metro;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

3.2   Seksi  Angkutan  Orang

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas, melaksanakan penetapan kebutuhan, pengembangan dan pengawasan angkutan orang, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis angkutan orang;
  2. Melaksanakan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan kota dalam wilayah kota Metro;
  3. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap pengusaha angkutan penumpang;
  4. Melaksanakan penyusunan konsep kerjasama dengan wilayah perbatasan;
  5. Menyiapkan penyusunan tarif angkutan kota dan angkutan perbatasan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  6. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin angkutan kota, angkutan pariwisata, angkutan sewa dan angkutan taksi dalam wilayah Kota Metro;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

3.3  Seksi  Angkutan Barang

Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas, melaksanakan penetapan kebutuhan, pengembangan dan pengawasan angkutan barang, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis angkutan barang;
  2. Menyusun dan  penetapan kelas  jalan pada jaringan jalan kabupaten/kota;
  3. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap pengusaha angkutan barang;
  4. Menyiapkan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang dalam wilayah Kota Metro;
  5. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin Angkutan Barang;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

 

         4. BIDANG TEKNIK SARANA DAN PRASARANA

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas, melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta pengawasan teknik sarana, prasarana terminal dan prasarana parkir.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang teknik sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang teknik sarana dan prasarana;
  2. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan tempat Pengujian Kendaraan Bermotor dan perwujudannya;
  3. Pelaksanaan pemeliharaan fisik peralatan mekanik Pengujian Kendaraan Bermotor;
  4. Pelaksanaan pemberian Rekomendasi atas perubahan bentuk, jenis dan peruntukan kendaraan bermotor;
  5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
  6. Pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas;
  7. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pendirian bengkel umum kendaraan bermotor dan pelaksanaan pengawasannya;
  8. Pelaksanaan penilaian fisik kendaraan dinas yang akan dihapus dan atau dilelang (DUM);
  9. Pelaksanaan perencanaan pengembangan fasilitas terminal penumpang dan terminal barang;
  10. Pelaksanaan perencanaan penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun Terminal Tipe C;
  11. Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas terminal penumpang dan terminal barang;
  12. Pelaksanaan penetapan lokasi parkir untuk umum;
  13. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir umum;
  14. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas parkir;
  15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

4.1  Seksi Teknik Sarana

Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas, menyiapkan rencana, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pemberian rekomendasi kendaraan bermotor dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis teknik sarana;
  2. Menyiapkan rencana, penetapan lokasi pembangunan tempat Pengujian Kendaraan Bermotor dan perwujudannya;
  3. Melaksanakan pemeliharaan fisik peralatan mekanik Pengujian Kendaraan Bermotor;
  4. Melaksanakan pemberian rekomendasi atas perubahan bentuk, jenis dan peruntukan kendaraan bermotor;
  5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
  6. Menyiapkan rencana pembangunan serta pemeliharaan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas yang meliputi : trotoar, jembatan penyeberangan dan halte.
  7. Melaksanakan pemberian rekomendasi pendirian bengkel umum kendaraan bermotor dan pelaksanaan pengawasannya;

 

 

 

 

  1. Melaksanakan penilaian fisik kendaraan dinas yang akan dihapus dan atau dilelang (DUM);
  2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

4.2  Seksi Prasarana Terminal

Seksi Prasarana Terminal mempunyai tugas, menyiapkan rencana pengembangan dan pemeliharaan prasarana terminal, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan dan pemeliharaan terminal;
  2. Menyiapkan rencana pengembangan fasilitas terminal penumpang;
  3. Menyiapkan rencana pengembangan fasilitas terminal barang;
  4. Menyiapkan rencana penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun Terminal Tipe C;
  5. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas terminal penumpang dan terminal barang;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

4.3  Seksi Prasarana Parkir

Seksi Prasarana Parkir mempunyai tugas, melaksanakan pemberian rekomendasi, menyiapkan rencana, pembangunan dan pemeliharaan prasarana parkir, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang prasarana parker;
  2. Melaksanakan penetapan lokasi parkir untuk umum;
  3. Melaksanakan pemberian rekomendasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir umum;
  4. Menyiapkan rencana, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas parkir;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

 

        5. BIDANG KOMUNIKASI

Bidang Komunikasi mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan penyusunan program, petunjuk teknis dan perlengkapan data dibidang informasi, komunikasi, dokumentasi, kehumasan, dan promosi daerah, serta memberikan pelayanan dan pembinaan kegiatan di bidang komunikasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Komunikasi;
  2. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunujuk teknis pembinaan informasi, komunikasi, dokumentasi, kehumasan dan promosi daerah;
  3. Pelaksanaan pengumpulan dan penganalisaan informasi dan komunikasi;
  4. Pelaksanaan pelayanan dokumentasi informasi publik;
  5. Pelaksanaan desiminasi informasi nasional;
  6. Pelaksanaan publikasi berita;
  7. Pelaksanaan promosi daerah;
  8. Pelaksanaan penerbitan bahan informasi;
  9. Pelaksanaan kemitraan dengan media massa;

 

 

  1. Pelayanan dan pembinaan kegiatan dibidang komunikasi;
  2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

5.1  Seksi Hubungan Masyarakat

Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas, melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan informasi, dan pelayanan informasi publik serta melakukan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat;
  2. Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
  3. Melaksanakan Desiminasi Informasi Nasional;
  4. Mempublikasikan kebijakan Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan media massa (media cetak dan elektronik);
  5. Melaksanakan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat;
  6. Melaksanakan Koordinasi Kehumasan pada unit kerja Pemerintah Daerah;
  7. Melaksanakan jumpa pers dan dialog publik;
  8. Membuat press release kegiatan Pemerintah Daerah;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

5.2  Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas, melaksanakan publikasi maupun promosi hasil-hasil pembangunan dan potensi daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang publikasi dan dokumentasi;
  2. Mempromosikan potensi, serta berbagai hasil pembangunan daerah;
  3. Melaksanakan pameran promosi pembangunan;
  4. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui pertunjukan rakyat, film keliling, serta poster, baliho, banner, spanduk dan sejenisnya;
  5. Menerbitkan bahan dokumentasi informasi publik melalui majalah, buletin, tabloid, leaflet, pamflet, booklet, kalender, dan sejenisnya;
  6. Membuat kliping berita penting/khusus dari media cetak;
  7. Melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan informasi dan komunikas;.
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

 

5.3  Seksi Pengendalian Komunikasi

Seksi Pengendalian Komunikasi mempunyai tugas, memberikan rekomendasi perizinan, pembinaan dan pengendalian usaha yang berkaitan dengan bidang komunikasi, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang pengendalian komunikasi;
  2. Melaksanakan pengendalian dan pemberian rekomendasi izin prinsip pendirian menara telekomunikasi;
  3. Pemberian Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio dan televisi serta radio komunitas;

 

 

 

  1. Melaksanakan pendataan dan pembinaan terhadap penggunaan frekuensi radio komunikasi;
  2. Pemberian Rekomendasi untuk pendirian kantor pusat dan kantor agen jasa titipan;
  3. Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pembuatan rekaman dan penjualan CD, VCD dan DVD;
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

 

6. BIDANG INFORMATIKA

Bidang Informatika mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan penyusunan program, petunjuk teknis dan perlengkapan data di bidang Informatika, pengelolaan data elektronik, aplikasi telematika serta pelayanan dan pembinaan di bidang Informatika.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Informatika;
  2. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Informatika, pengelolaan data elektronik, telematika, serta pelayanan dan pembinaan dibidang Informatika;
  3. Pelaksanaan pengelolaan data eletronik terhadap database pemerintah;
  4. Pelaksanaan Perpustakaan Elektronik;
  5. Pelaksanaan aplikasi telematika;
  6. Pelayanan dan pembinaan kegiatan dibidang Informatika;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

6.1  Seksi Pengelolaan Data Elektronik

Seksi Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk elektronik dan digital dalam suatu pusat data yang terintegrasi dalam suatu sistem informasi, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan data elektronik;
  2. Menginventarisir data tentang Pemerintah Daerah serta menyajikannya secara elektronik;
  3. Mengelola data base yang terintegrasi dalam suatu server;
  4. Mengelola pusat data untuk sistem informasi dari semua unit kerja dalam bentuk web dan dapat dimanfaatkan secara online;
  5. Menyiapkan dan memelihara perangkat keras pusat data elektronik;
  6. Mengelola perangkat lunak, memelihara keberlangsungan akses serta menjaga keamanan data;
  7. Melaksanakan Perpustakaan Elektronik;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

6.2  Seksi Aplikasi Telematika

Seksi Aplikasi Telematika mempunyai tugas, mengelola dan menyusun  dokumentasi digital dan tayangan telematika, dengan penjabaran tugas sebagai   berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang aplikasi telematika;
  2. Mengelola web site (situs) dan webmail Pemerintah Daerah serta menjaga kelangsungan online web site tersebut;

 

 

 

  1. Mengelola web mail antar instansi pemerintah;
  2. Mengelola media center pemerintah yang dapat digunakan oleh masyarakat;
  3. Melaksanakan aplikasi informasi multimedia tentang pemerintah dan wilayah Kota Metro serta pembuatan video interaktif potensi daerah;
  4. Melaksanakan aplikasi e-Government Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kepemerintahan yang baik dan bersih serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
  5. Mengelola dokumentasi Pemerintah Daerah dalam bentuk digital;
  6. Mengelola penayangan hasil teknologi telematika dan dokumentasi digital;
  7. Mengelola SMS center (pusat pesan layanan singkat) pemerintah daerah;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

 

6.3  Seksi Pengendalian Telematika

Seksi Pengendalian Telematika mempunyai tugas, mengelola jaringan komputer yang menghubungkan seluruh unit kerja dan dapat digunakan dalam beberapa aplikasi yaitu jaringan internet, jaringan sistem informasi, akses audio visual antar jaringan komputer serta Pelayanan dan pembinaan dibidang telematika, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang pengendalian telematika;
  2. Melaksanakan pemasangan dan perawatan jaringan komputer antar unit kerja Pemerintah Daerah;
  3. Menyiapkan dan mengelola perangkat lunak dalam aplikasi sistem informasi pada anggota (klien) jaringan komputer serta telekomunikasi berbasis internet protokol;
  4. Melaksanakan sistem komunikasi audio visual antar jaringan komputer;
  5. Menyediakan layanan aplikasi jaringan internet;
  6. Memberikan rekomendasi izin dan pembinaan penyelenggaraan warsel, wartel dan warnet;
  7. Memberikan rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota;
  8. Pemberian rekomendasi izin terhadap instalatur kebel rumah/gedung (IKR/G);
  9. Pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
  10. Pembinaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Metro;
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

 

            7.    UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaran Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Pengujian Kendaraan rmotor.    

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor menyelengarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan
  2. Pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji

 

 

 

  1. Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  2. Pendataan Kendaraan Bermotor

 

7.1  Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan Administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta pembinaan organisasi dan Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
  2. membuat laporan berkala pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.
  3. merencanakan dan mengelola anggaran / biaya rutin UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

 

            8.   UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN

 

Unit Pelaksana Teknis Perparkiran mempunyai tugas pokok dibidang pengelolaan Perparkiran.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Unit Pelaksana Teknis  Perparkiran menyelengarakan fungsi :

  1. Pengelolaan tata usaha UPT
  2. Penyelengaraan, pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban parkir.
  3. Pengaturan dan mengkoordinir petugas pemungut retribusi parkir.
    1. Pelaksanaan pemungutan retribusi Parkir.

 

8.1          Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi / ketatausahaan pada UPT parkir , dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan Administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta pembinaan organisasi dan Tata Usaha UPT Perparkiran
  2. membuat laporan berkala pelaksanaan UPT Perparkiran
  3. merencanakan dan mengelola anggaran / biaya Rutin UPT Perparkiran

 

9      UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL KOTA

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Kota mempunyai tugas pokok dibidang pengelolaan Terminal Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, unit pelaksana teknis  terminal kota  menyelengarakan fungsi :

  1. Pengelolaan tata usaha UPT
  2. Penyelengaraan pengelolaan pemeliharaan dan penertiban terminal
  3. pengaturan dan mengkoordinir petugas pemungut retribusi terminal.
  4. Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal.
  5. Pengaturan keberangkatan angkutan penumpang dan pengaturan kedatangan angkutan penumpang umum dan kedatangan di terminal
  6. Pengecekan fisik kelayakan laik jalan setiap kendaraan penumpang yang akan diberangkatkan dari terminal.
  7. Pengendalian ketertiban terminal dan mengkoordinaskikan dengan petugas yang terkait.

        

9.1          Sub Bagian Tata Usaha

            Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta pembinaan organisasi dan tata usaha;
  2. melaksanakan administrasi retribusi terminal.
  3. Menyiapkan perlengkapan pelaksanaan kegiatan UPT Terminal.
  4. Menginventarisasi kendaraan angkutan penumpang umum di terminal
  5. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di terminal.

 

  1. 10.     UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL MULYOJATI

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Mulyojati mempunyai tugas pokok dibidang pengelolaan Terminal Mulyojati.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Unit Pelaksana Teknis  Terminal Mulyojati  menyelengarakan fungsi :

  1. Pengelolaan tata usaha UPT
  2. Penyelengaraan pengelolaan pemeliharaan dan penertiban terminal
  3. Pengaturan dan mengkoordinir petugas pemungut retribusi terminal.
  4. Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal.
  5. Pengaturan keberangkatan angkutan penumpang dan pengaturan kedatangan angkutan penumpang umum dan kedatangan di terminal
  6. Pengecekan fisik kelayakan laik jalan setiap kendaraan penumpang yang akan diberangkatkan dari terminal.
  7. Pengendalian ketertiban terminal dan mengkoordinaskikan dengan petugas yang terkait.

 

  1. 1.  Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta pembinaan organisasi dan tata usaha;
  2. Melaksanakan administrasi retribusi terminal

 

 

  1. Menyiapkan perlengkapan pelaksanaan kegiatan UPT Terminal.
  2. Menginventarisasi kendaraan angkutan penumpang umum di terminal
  3. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di terminal

 

  1. 11.               UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL TEJO AGUNG

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tejo Agung  mempunyai tugas dibidang pengelolaan Terminal Tejo Agung.

Untuk melaksanakan    tugas pokok tersebut, Unit Pelaksana Teknis Terminal Tejo Agung menyelenggarakan fungsi :

  1. Pengelolaan tata usaha UPT
  2. Penyelengaraan pemeliharaan dan ketertiban terminal barang
  3. Pengawasan dan pengendalian petugas pemungutan retribusi terminal barang,
  4. Pemungutan retribusi terminal barang
  5. Pengaturan bongkar muat mobil barang di terminal
  6. Pemeriksaan laik jalan mobil barang yang melakukan bongkar muat.

 

11.1 Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas dengan uraian tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan serta surat menyurat serta kearsipan UPT
  2. Melaksanakan administrasi retribusi terminal
  3. Menyiapkan perlengkapan UPT Terminal.
  4. Menginventarisasi kendaraan angkutan penumpang umum di terminal
    1. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana   terminal

 

12   UNIT PELAKSANA TEKNIS RADIO METROPOLIS

 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Radio Metropolis mempunyai tugas pokok melaksanakan     sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro dibidang penyebaran informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Unit Pelaksana Teknis  Radio Metropolis menyelengarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Radio Siaran Metropolis;
  2. Penyebarluasan informasi pembangunan
  3. Penjalinan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta;
    1. Pengelolaan kerja sama dengan anggaran pendapatan dan belanja radio siaran metropolis.

 

 

 

12.1 Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberika pelayanan teknis administrasi / ketatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Radio Metropolis, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta pembinaan organisasi dan tata usaha
  2. Melaksanakan penyusunan rencana pengembangan radio siaran metropolis;
  3. Melaksanakan penyusunan program siaran radio metropolis sehingga digemari masyarakat dan menjadi sarana penyebaran informasi hiburan dan promosi;
  4. Menjalin kerjasama dengan unit kerja dilingkungan pemerintah kota metro dan pihak swasta;
  5. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja radio metropolis dan mengelola, dan melaporkan hasil pelaksanaan.

 

  1. C.    SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  dalam melaksanakan tugas pokok dan   fungsi di dukung oleh Sumber Daya :     

 

  1. 1.         Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia yang ada pada Dishubkominfo berjumlah 75 orang dengan rincian sebagai berikut:

  1. SDM menurut tingkat pendidikan:

– Pendidikan S2                          :   4 Orang

– Pendidikan S1                          : 30 Orang

– Pendidikan Sarmud                  :   3 Orang

– Pendidikan SLTA                    : 36 Orang

– Pendidikan SLTP                     :   2 Orang

  1. SDM menurut pangkat/golongan:

– Golongan IV/c                          :   1 Orang

– Golongan IV/b                         :   2 Orang

– Golongan IV/a                          :   2 Orang

– Golongan III/d                         : 13 Orang

– Golongan III/c                          :   7 Orang

– Golongan III/b                         : 11 Orang

– Golongan III/a                          : 10 Orang

– Golongan II/d                           :   7 Orang

– Golongan II/c                           :   5 Orang

– Golongan II/b                           : 10 Orang

– Golongan II/a                           :   5 Orang

 

 

– Golongan I/c                             :   2 Orang

– Honorer                                                :   3 Orang

– TKS                                          : 24 Orang

 

BAB II

VISI DAN MISI

 

  1. A.      VISI DAN MISI

Visi Kota Metro adalah :

“ Terwujudnya Kota Pendidikan yang Unggul dengan Masyarakat Yang Sejahtera. “

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kota Metro, maka masing – masing Satuan Kerja Pemerintah  Daerah ( SKPD ) dilingkungan Pemerintah Kota Metro perlu menetapkan Visi yang mengacu kepada visi Pemerintah Kota Metro.

 

Adapun Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro adalah :

Terwujudnya  Masyarakat Kota Metro yang Sejahtera melalui Pelayanan Transportasi, Komunikasi dan Informatika di Kota Metro yang Berkualitas “.

 

 

  1. B.       M I S I

Suatu Misi tidak akan berhasil bila tidak dioperasionalkan dalam bentuk misi.

Adapun Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro adalah :

  1. Meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan hasil yang ingin dicapai adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di Kota Metro.
  2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas;

       Pelaksanaan misi ini untuk mewujudkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas.

  1. Mewujudkan angkutan umum yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Metro;

       Pelaksanaan misi ini untuk bertujuan agar seluruh masyarakat Kota Metro dapat menikmati fasilitas angkutan umum sebagai alat dalam melakukan mobilitas sehari-hari.

  1. Menciptakan rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan dari segala macam bentuk pelanggaran dan kejahatan;

       Pelaksanaan misi ini bertujuan untuk meminimalisasi terhadap segala macam bentuk pelanggaran dan kejahatan terhadap pengguna jalan.

  1. Menciptakan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan dari kecelakaan lalu linitas;

       Pelaksanaan misi ini untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dijalan dalam wilayah Kota Metro

 

 

 

 

 

 

UPT. PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

UPT. TERMINAL

 KOTA

 

UPT. TERMINAL

TEJO AGUNG

 

UPT. PERPARKIRAN

 

UPT. RADIO

METROPOLIS

 

UPT. TERMINAL MULYOJATI

 

SUB. BAGIAN

KEUANGAN

SUB. BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

 

RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO

BERDASARKAN PP. NOMOR 41 TAHUN 2007

SEKSI PELAYANAN

DAN PENGENDALIAN  PERIZINAN

 

SEKSI P. DT ELEKTRO

TELEMATIKA &

MULTIMEDIA

SEKSI KEMITRAAN

PEMBERITAAN & PENERANGAN MASY.

 

SEKSI BINA FASILITAS KESELAMATAN

SEKSI BINA

FASILITAS

PARKIR

 

SEKSI KENDARAAN DAN PERBENGKELAN

 

KEPALA DINAS

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG TEKNIK

SARANA

BIDANG KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

SEKSI PERIZINAN

ANGKUTAN

SEKSI BINA FASILITAS ANGKUTAN

SEKSI JARINGAN ANGKUTAN

 

SEKSI PENYULUHAN

LALU LINTAS

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LL

 

LALU LINTAS

SEKSI BINA FASILITAS

LALU LINTAS

BIDANG

ANGKUTAN

BIDANG

LALU LINTAS

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM

 

 

RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO

BERDASARKAN PP. NOMOR 12 TAHUN 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

jangan lupa saran nya ok?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s